penerapan good governance dalam pemerintahan. Salah satu upaya untuk memperoleh aparatur yang berkualitas adalah dengan proses pengadaan atau procurement pegawai yang meliputi perencanaan, rekrutmen,. penerapan good governance dalam pemerintahan

Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Modul 5, Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholder Lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang beberapa instansi dalam menerapkan Work From Home. 1 , 2002, hlm 9. Melalui penerapan konsep good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan saling menggunakan kontrol. Seiring dengan telah diberlakukannya sistem desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia, penerapan konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik, hendaknya digali dari. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan perananG. Dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul seperti Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga. TEORI GOOD GOVERNANCE Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. 5/Oktober-Desember /2013 130 EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MANADO Oleh : Seftian Lukow1 Komisi Pembimbing : Dr. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Organisasi BPKAD. 3. Berdasarkan hal ini, UNDP3 kemudian me-ngajukan karakteristik good governance se-bagai. dalam pelayanan publik. (2019). , 2006). . TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dalam penerapan tata kelola pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. 1. yang terlibat dalam praktik good governance meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Dolok, Ardin, Saribu. Sedangkan dalam good. PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sjahruddin Rasul∗ Abstract The implementation of good. proses penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan. Hambatan penerapan good governance menurut Dwiyanto (2008: 2) mengatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak kesulitan atau hambatan untuk merumuskan perbaikan penerapan good governance : 1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi serta menandung. 4, No. Akuntabilitas 1. Penerapan good governance merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang. Edisi Oktober 2013. PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH1 Oleh : 2Robertho Yanflor Gandaria ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di. Namun, pada penelitian ini penulis mengambil empat prinsip paling utama yang menurut Sedarmayanti (2004) yang dapat memberi gambaran administrasi publik Dalam konsep negara hukum, rakyatnya menginginkan terciptanya tata kelola good governance atau pemerintahan yang baik. perluasan penerapan good governance governance (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Prinsip – prinsip Good governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 2. 2. pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making) (Meijer, 2016). Dalam perkembangannya konsep good governance tidak hanya digunakan dalam pemerintahan saja, namun saat ini dikenal konsep good government governance untuk pemerintahan dan konsep good corporate governance untuk perusahaan (korporasi). (2010). pemerintah. Sos. Namun kenyataan yang dapat dilihatPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip good governancepada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Penerapan good governance memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin. dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur. Pemerintah sudah menerapkan sejumlah prinsip Good Governance. Sejumlah penelitian mengenai Good Governance sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan Good Governance pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP. Good governance harus dilakukan dengan beberapa prinsip. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 189 meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dwiyanto, Agus. Good Governance dalam Otonomi Daerah. Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau. nance, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar good gover-nance: akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan partisipasi (participation) haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktek- Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia Sri Warjiyati Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya, Indonesia warjiyatisri@gmail. Berdasarkan peraturan pemerintah No. Dari hasil. EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business Vol. Pemerintah desa pepe juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun penerapannya belum maksimal. Prinsipprinsip good governance merupakan prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik dan menjadi pedoman dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang berfokus untuk pertumbuhan sektor. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, mengingat pentingnya implementasi penerapan dari prinsip-prinsip good governance dalam hak-hak masyarakat. BAB III PEMBAHASAN 3. Dalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum. Terdapat tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengertian Good Governance Menurut UNDP. J. Tiga Undang-undang di atas menjadi pondasi utama penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. dipresentasikan dalam Pelatihan Pengawasan Pemerintahan. (2017). prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Girian Kota Bitung. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan dari Good Government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Istilah Teknologi Informasi. Jurnal Yuridika. Harapkan ke depannya dengan penerapan good governance dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kajian. Penerapan good governance kepada pemerintah adalah. Good Governance di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak munculnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan secara besar-besaran, yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia Sri Warjiyati Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagi para Akademisi, turut mendukung penerapan layanan e-Government pada pemerintah daerah kota Malang untuk mewujudkan Good Governance 1. 2. salah satunya pembentukan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG) pada 1999 melalui Keputusan Menko Ekuin saat itu. profesionalnya maka diterapkan good corporate governance. Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran auditor intern berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam buku Good Governance oleh Solikhudin (2022). Good governance, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi,. Sehingga untuk. diharapkan yaitu good governance, dengan adanya unsur tersebut berguna untuk meningkatkan pemerintah desa yang baik. Hal tersebut dirumuskan dalam ketetapan MPR nomor VII tahun 2001, UU no. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. 3. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Konsep good Governance pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionnalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberi kan layanan prima, dan. Dari beberapa penjelasan diatas ini bagi kami penulis sangat tertarik dan merasa terpanggil untuk mengambil dengan judul Penerapan Good Governance dalam system pemerintahan di kota Jayapura, yang mana hal ini memegang peranan penting dalam mengatur dan menerapkan serta mewujudkan system pemerintahan dengan baik,. Pemerintah Tekankan Pentingnya Penerapan GCG untuk Keberlanjutan Bisnis dan Upaya Menarik Investasi. XDOLWDV 3HODDQDQ 0DVDUDNDW˚ . 2 Februari 2022 oleh Yusuf Abdhul. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan dalam pelaksanaan E-Government sebagai salah satu implikasi era revolusui industri 4. yang dilakukan dalam penerapan good governance di dalam pemerintahan. Latar belakang masalah Good governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi. Tulisan ini berupaya menguraikan dan mencari hubungan konektivitas konsep Good governance dalam berbagai rangkaian teori pemerintahan yang telah ada, dan dikontekstualisasikan dalam proses perumusan. 9Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa good governance merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kepada publik mengenai pencapaian kinerjanya sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Si. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep good governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dielaborasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Akuntabilitas dan Responsibilitas sangat mempengaruhi terwujudnya Good Governance, karena Good Governance menekankan pada pemerintahan yang bertanggung jawab serta etika yang baik di dalam pemerintahan tersebut. Dewi, Dyah Adriantini Sintha, ‘PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN’, 5. (Muhammadong, 2017). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih. 1 (2016), 184–94; Hamidi, Jazim, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. 2 mengadaptasi perubahan. 1, 2021 43 Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ro’a SarimaliaBagaimanakah mekanisne yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menerapkan prinsip Good Governance ? 1. 2. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih. Perkembangan paradigma masyarakat modern untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) diseluruh dunia menuntut pembaharuan terhadap sistem. com ABSTRAK Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Pengaruh Penerapan Good. Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. Prinsip good governance dalam pengadaan elektronik dapat mencegah korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, daya tanggap, efektivitas, efisiensi,. Kata good dalam good governance memiliki makna efektif dan efisien fungsional dari pemerintahan dalam4. Tidak hanya itu penerapan good governance di dalam suatu negara seringkali dipaksakan walaupun prinsip tersebut tidak cocok dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada. Sehingga, Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak. Desa Tapang Pulau yang terletak di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau ini merupakan salah satu desa yang maju di Kecamatan Belitang Hilir. Penerapan Good and Clean Governance di Indonesia | Sistem Pemerintahan Daerah FISIP Unpad Kelas A. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip . Penerapan good governance memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin. Good Governance. Good governance dalam konteks ini dapat. good governance pada pemerintah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Good 1NPDP Astuti and PGAS Yasa, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa,” (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. ID, Jakarta – Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa. ID. Jika kita dalami, dalam konsep good. Penerapan prinsip-prinsip good village governance ini sangat penting diterapkan pada pemerintah desa untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam mendistribusikan dana dari pemerintah pusat. untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa yang berada di kecamatan Muntilan, Magelang. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Penyelengaraan pemerintah ditujukkan untuk menciptakan fungsi pelayanan yang baik. 1. Tidak hanya itu penerapan good governance di dalam suatu negara seringkali dipaksakan walaupun prinsip tersebut tidak cocok dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada. Pada tahun 2003, Pemerintah Irlandia Utara. . Prinsip Prinsip Good Governance Itu Bagaimana? 1. Dalam mewujudkan good governance diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan, manajemen dan terutama dalam berkomunikasi. Transparansi adalah prinsip yang mendasar dalam good governance. Good governance sebagai proses pembuatan keputusan yang pelaksanaanya melibatkan masyarakat didalamnya. 28 Tahun 1999. Melalui reformasi. berdasarkan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai berikut:. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara. 2017, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar:. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip kegiatan pemerintahan yang buruk (bad governance) lalu mengubahnya menjadi sistem pemerintahan yang baik (good governance). Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 3 di Kecamatan Telaga Jaya Kabu-paten Gorontalo dengan tujuan me ngetahui penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Selain itu, asas kewajaran dan. Sejak dirumuskannya otonomi daerah pada tahun 1996,. +. Dalam hal ini sebagai unsur pemerintahnya adalah Poltekkes Kemenkes. Dalam penelitian ini penerapan good corporite governance dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan terdapat 6 rasio keuangan daerah yang digunakan dalam pengukuran kinerjanya yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan. serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Good Governance disebut juga sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. dan positif sistem pengendalian internal pemerintah dengan penerapan good governance. Namun di Indonesia mulai menerapkan konsep good. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya Good Governance di Indonesia, diantaranya ialah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. SPIP diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dimana SPIP berpengaruh positif terhadap penerapan Good Governance. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Akuntansi sebagai driver berjalannya transaksi. Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Good 1NPDP Astuti and PGAS Yasa, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa,” (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. pengaruh penerapan prinsip-prinsip good. RQVHS GDQ. Tidak hanya itu penerapan good governance di dalam suatu negara seringkali dipaksakan walaupun prinsip tersebut tidak cocok dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada. Berikut manfaat dari penerapan Good Governance: Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan ditrapkan karena tercapainya kesimbungan dalam pengelolaan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip transparansi, independence, kesetaraan, akuntabilitas, dan konsep responsibilitas. 128 5. Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Sustainable Governance for Enhancing Local Government Performance. Partisipasi masyarakat dalam good governance dapat ditemukan dalam banyak bidang, bisa berupa macam-macam partisipasi politik dalam pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, hingga pemanfaatan dari dijalankannya kebijakan tersebut. Si 3 1, 2 Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaBudisetyowati, D. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Wenny A. Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. good governance Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) membahas tentang Prinsip Good Governance dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan publik, serta gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan publik. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan. Partisipasi. “Good Governance” harus dijadikan sebagai identitas utama organisasi sebab. didasarkan pada penciptaan dan penerapan. 2, November 2007 28 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN garaan pemerintahan di dunia. government” menjadi “good governance”. ABSTRACTDimana penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dapat digunakan dari Good Governance terhadap tata kelola dana di tingkat desa yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan responKata Kunci: Desa, Pemerintah, Good Governance Abstraction : Since the birth of Undang-Undang No 6 Tahun 2014 on the Village gives a great responsibility for the village government, the grant of great responsibility is not. 73 Tahun 2020. Dalam. A. Dalam pemerintahan yang baik terdapat konsep yang sesuai. Menurut World Bank (Bank Dunia), good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik. Di pihak lain dunia usaha dan masyarakat juga berkepentingan dan memiliki peran dalam mewujudkan GPG. R. C. melembaganya karakteristik Good Governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur programkepada pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dengan baik, sehingga diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan. com Abstrak : Implementasi pemerintahan yang baik adalah fondasi untuk penciptaan dan implementasi atau asas good governance mana yang paling terpopuler di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan 3 LAN, “Penerapan Good Governance di Indonesia”, Laporan Kajian Tahun 2007, hlm. good governance. jurnal riset dan kajian manajemen, 1(1). Lihat foto. Nyatanya, good governance menekankan pada penerapan poltik inklusif yang memberikan peluang, akses, dan kesempatan bagi lawan politiknya atau. Kata kunci : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Good Governance, Kinerja Pemerintah DAFTAR. Digitalisasi yang terjadi pada masa ini, seharusnya berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang memudahkan masyarakat digital.